One Data Indonesia adalah sebuah inisiatif Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah melalui portal data.go.id

Portal ini berisi data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah, dan semua instansi terkait lainnya untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia.

Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

(Video One Data Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=_id6pXvvL2M

Program Magang One Data Indonesia akan berlangsung di Kantor Staf Presiden selama 3 bulan pada 9 Mei – 14 Agustus 2016, dengan 4 posisi pekerjaan yang dapat kamu pilih:

1. Public Policy Specialist (PP)
2. Programming Specialist (PS)
3. Communication Specialist (CS)
4. Design Specialist (DS)
*Deskripsi pekerjaan: http://s.id/internOD

Persyaratan:

Mahasiswa tahun terakhir, dalam proses/baru saja menyelesaikan tugas akhir, atau fresh graduate;

– Berkomitmen hingga masa magang selesai;

– Mampu bekerja dalam tempo cepat dengan pengawasan minimal;

– Bersemangat untuk memajukan Indonesia;

Dokumen pendaftaran:

1. Curriculum Vitae (maks. 1 halaman)

2. Motivation Letter, berisi alasan mengapa kamu layak terpilih menjadi pemagang (maks. 1 halaman)

3. Portofolio (untuk DS dan PS)

Dikirimkan melalui surat elektronik ke alamat kontak@data.go.id.

Batas pendaftaran: 27 April 2016.

Informasi selengkapnya dapat disimak di:
Website: www.data.go.id
Twitter: @datagoid
Facebook: One Data Indonesia

Portal ini berisi data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah, dan semua instansi terkait lainnya untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia.

Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Data tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.